Pemkot Kembali Buka Posko Sterilisasi di Perbatasan Wilayah Surabaya

Liputan6.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali membuka posko sterilisasi yang ditempatkan di 18 titik akses pintu masuk ke Kota Surabaya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Pahlawan.

“Jadi posko barrier untuk perbatasan wilayah dibuka lagi hari Jumat, 10 April kemarin, itu mulai beroperasional. Ada 18 posko yang disiapkan pemerintah kota,” kata Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser, Sabtu (11/04/2020).

Fikser menjelaskan, fungsi dari posko itu sendiri sama seperti semula. Pertama, memberi imbauan kepada warga yang akan masuk ke Surabaya agar tidak masuk kalau memang tidak punya kepentingan yang mendesak. Kedua, menyemprot  disinfektan di setiap kendaraan.

“Seluruh body mobil, terus juga pemeriksaan suhu tubuh untuk semua pengunjung. Ini memang agak menghambat, tapi kita tidak melarang akses mobilisasi,” terangnya.

Menurut Fikser, sebelumnya posko yang dibangun di titik 19 akses pintu masuk ke Surabaya itu dicabut untuk dilakukan evaluasi. Namun, karena imbauan penguatan di masing-masing wilayah RW melalui surat edaran wali kota dinilai belum cukup, maka kemudian posko itu beroperasional kembali.

“Sehingga kita harus memperkuat jaringan yang masuk ke Surabaya. Supaya ini tidak menulari, kita selesaikan yang di dalam Surabaya. Ada 18 titik (posko), yang sebelumnya 19,” pungkasnya.

 

 

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Pemkot Tarik Petugas dari Posko

Ilustrasi jalan di Surabaya, Jawa Timur. (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Ilustrasi jalan di Surabaya, Jawa Timur. (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menarik petugas pemantau yang sebelumnya ditempatkan di 19 titik akses pintu masuk Kota Surabaya.

Langkah ini dilakukan bertujuan evaluasi posko sterilisasi yang sebelumnya melakukan aktivitas penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan suhu tubuh.

Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, M. Fikser mengatakan, penarikan petugas yang sebelumnya ditempatkan di posko sterilisasi pada 19 titik akses pintu masuk Surabaya ini untuk evaluasi.

“Aktivitas yang sebelumnya dilakukan itu adalah melakukan penyemprotan disinfektan kepada kendaraan atau pengendara dan pemeriksaan suhu tubuh,” kata Fikser Rabu 8 April 2020, seperti dikutip dari laman Surabaya.go.id.

Fikser menuturkan, upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya dengan menempatkan petugas di 19 titik akses pintu masuk Kota Pahlawan itu, rupanya dianggap belum ada koordinasi dan menimbulkan kesalahan persepsi. Oleh karena itu, pihaknya kemudian mengevaluasi.

“Padahal yang dilakukan di sana bukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tidak. Yang dilakukan di sana, yakni memberikan imbauan-imbauan dan langkah-langkah itu (pencegahan Covid-19),” ujar dia.

Dia menuturkan, jika Pemkot Surabaya menerapkan PSBB, tentunya akses pintu masuk ke Surabaya akan lebih ketat. Selain itu, jika PSBB diterapkan, pastinya pengalihan arus lalu lintas juga dilakukan.

“Tapi tidak, semua akses keluar masuk (Surabaya) tetap terbuka. Hanya berupa imbauan-imbauan, penyemprotan, dan pemeriksaan suhu tubuh sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus,” ujar dia.

Selanjutnya

Oleh karena itu, pria kelahiran Serui – Papua ini mengungkapkan, sejak Senin 6 April 2020, Pemkot Surabaya telah menarik petugas pemantau di lapangan. Bahkan, tenda-tenda juga sudah dibongkar untuk dilakukan evaluasi ke depan.

“Kita lakukan evaluasi untuk pengendara dan penumpang apakah ke depannya dilakukan penyemprotan atau tidak. Atau jika dilakukan penyemprotan, di bagian mana yang disemprot itu,” ungkap Fikser.

Namun, Fikser menyatakan, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kemudian mengeluarkan surat edaran (SE) tentang protokol pengendalian mobilitas penduduk yang dikirimkan kepada Ketua RT, pengelola apartemen, pengelola country house, dan pengurus REI Jawa Timur. Harapannya, agar para Ketua RT dan pihak pengelola itu juga melakukan beberapa antisipasi penyebaran Covid-19.

“Seperti RW-RT di beberapa tempat melakukan gateway, atau memberlakukan pemeriksaan suhu tubuh dan penyemprotan. Melalui edaran itu juga diimbau apabila penduduk dari luar yang masuk wilayah RT nya kalau bisa yang bersangkutan tidak menginap, atau langsung pulang. Namun, kalau menginap sebaiknya melakukan isolasi mandiri selama 14 hari,” pungkas dia.

 

Sumber