Tak Ada yang Siap, Negara Saling Sontek Kebijakan Hadapi Pandemi Corona

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tidak ada negara yang siap menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19. Bahkan, banyak negara-negara maju saling menyontek dan mengkaji kebijakan negara yang sukses menghadapi wabah virus tersebut.

“Semua negara di dunia saling melihat dan mengkaji untuk menetapkan langkah langkah yang paling tepat bagi negaranya. Mengambil pelajaran dari pengalaman negara yang dianggap sukses,” kata Sri Mulyani dalam sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Selasa (12/5).

Bendahara Negara ini mengatakan, penyebaran Covid-19 secara global sampai saat ini masih belum dapat dipastikan kapan dan bagaimana akan dapat diatasi. Beberapa negara bahkan berupaya merumuskan angkah-langkah kebijakan dibidang kesehatan yang berimplikasi secara luas di bidang sosial ekonomi dan keuangan.

Di Indonesia sendiri, untuk mencegah penyebaran Covid-19 dilakukan dengan berbagai langkah. Mulai dari melakukan pembatasan sosial atau social distancing berupa larangan perjalanan, penutupan perbatasan, penutupan sekolah, penutupan kantor dan tempat kerja, penutupan tempat ibadah, bahkan isolasi suatu wilayah pun dilakukan

Tak hanya itu, keputusan berat pemerintah lainnya juga diambil melalui pelarangan mudik Lebaran 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga diterapkan di berbagai provinsi dan daerah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Berbagai kebijakan itu disadari oleh pemerintah menyebabkan aktivitas manusia turun drastis. Akibatnya aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

“Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, dan rantai pasok global terganggu,” kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sri Mulyani Siap Tambah Utang Demi Lawan Corona

Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Dok: am2018bali.go.id
Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Dok: am2018bali.go.id

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan strategi pembiayaan tahun anggaran (TA) 2020 ditengah penyebaran wabah corona yang kian masif.

Sebab wabah ini membawa dampak buruk bagi ekonomi nasional sehingga dibutuhkan penyesuaian kebijakan yang bersifat extraordinary pada postur APBN 2020.

“Ekonomi nasional menghadapi tekanan setelah penerimaan pajak tidak sesuai ekspektasi, PNBP, hingga penurunan harga komoditas sehingga penerimaan negara turun 10 persen. Namun, pemerintah harus meningkatkan pembiayaan sektor kesehatan, bansos dan berbagai bantuan safety net lainnya,” kata Sri Mulyani saat menggelar rapat daring bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (30/4).

Dia menjelaskan setidaknya ada lima strategi yang digunakan pemerintah untuk menyehatkan APBN 2020 yang sempat terguncang akibat wabah corona yang melanda Tanah Air sejak Senin (2/3).

Berikut Lima Strategi Jitu Pemerintah

Pertama, pemerintah akan melakukan optimalisasi biaya utang untuk mendukung kesinambungan fiskal. Selain itu, optimalisasi pembiayaan non-utang juga menjadi fokus pemerintah seperti pembiayaan investasi dan pembiayaan lainnya.

Kedua, fleksibilitas pinjaman tunai untuk pembiayaan yang bersumber dari development partners berupa pinjaman program baik bilateral maupun multilateral senilai USD 6 triliun sampai USD 8 miliar.

“Tersedia opsi bagi pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan yang bersumber dari Bank Dunia, ADB, AFD, KfW, JICA, EDCF, dan AIIB, serta lembaga donor,” jelasnya. 

Tambah Surat Utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani, (kedua kiri) didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah saat konpers hasil rapat KSSK, Jakarta Selasa (31/7). (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)
Menteri Keuangan Sri Mulyani, (kedua kiri) didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah saat konpers hasil rapat KSSK, Jakarta Selasa (31/7). (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Ketiga, fleksibilitas penambahan surat berharga negara (SBN) melalui penerbitan SBN domestik dan SBN valas dengan total nilai USD 10 hingga 12 miliar. Kendati demikian, tetap memperhatikan kondisi pasar keuangan yang ada.

Pemerintah juga membuka kesempatan permintaan private placement dari BUMN atau lembaga lainnya seperti LPS, BPKH, dan sebagainya.

Keempat, mengutamakan penerbitan surat berharga negara (SBN) melalui mekanisme pasar seperti penerbitan obligasi retail senilai Rp50,75 triliun.

Kelima, optimalisasi dukungan Bank Indonesia (BI) sebagai sumber pembiayaan yang bersifat last resort atau back stop.

“Sedang dilakukan pembahasan dengan Bank Indonesia mengenai strategi dan mekanisme pembiayaan tersebut,” tegas dia.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com  

Sumber